PROSES PERTUMBUHAN DAN MOBILITAS PENDUDUK PADA MASA ORDE BARU

A. Pertumbuhan dan mobilitas penduduk Menurut Edward Ullman ada 3 faktor yang mempengaruhi timbulnya kota yaitu:

1. Adanya wilayah yang saling melengkapi

2. Adanya kesempatan untuk berinteraksi

3. Adanya kemudahan transfer/pemindahan dalam ruang

Dalam kaitannya dengan interaksi kota tersebut,maka mobilitas penduduk dapat di artikan sebagai suatu perpindahan penduduk baik secara toritorial ataupun geografis.Hubungan timbal balik antara kota dengan kota ataupun antara kota dengan desa dapat menyebabkan dengan munculnya gejala-gejala yang baru yang meliputi aspek ekonomi,social maupun budaya.Gejala ini dapat bersifat positif ataupun negatif bagi desa dan kota.

B. Pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia pada masa Orde Baru Untuk mengetahui munculnya pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia terdapat 2 teori yaitu:

1. Teori tempat sentral(central place theory) oleh Walter Christaller Bahwa pusat lokasi aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk harus berada di suatu tempat sentral yaitu tempat yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah yang maksimum.Masing-masing titik sentral memiliki daya tarik terhadap penduduk untuk tinggal di sekitarnya dengan daya jangkau yang berbeda.

2. Teori kutub pertumbuhan(Growth Pole Theory) Bahwa pembangunan yang terjadi di manapun tidak terjadi secara serentak tapi muncul pada tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan identitas yang berbeda. c. Faktor penyebab suatu titik lokasi menjadi pusat pertumbuhan. Suatu titik lokasi menjadi pusat pertumbuhan di sebabkan oleh beberapa antara lain: 1.Kondisi fisik wilayah 2.Kekayaan sumber daya alam

3.Sarana dan prasarana transportasi

4.Adanya industri

A. LATAR BELAKANG KRONOLOGIS LAHIRNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

Kondisipolitik Indonesia pasca tragedy pemberontakan G30S/PKI.Pemerintahan Soekarno dengan menggelar pertemuan pada 10 Maret 1966. Pada tanggal 11 Maret 1966,di gelar rapat sidang paripurna,agendanya adalah merumuskan langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi,social,dan politik Indonesia. Terjadi ketidak kesekapatan natara presiden Soekarno dan Maijen Soeharto menyangkut penyelesaian krisis politik yang terjadi di Indonesia.peristiwa itu terjadi pada tanggal 2 Oktober 1965,pasca peristiwa G30S/PKI

B. BERDIRINYA PEMERINTAH ORDE BARU DAN CIRI POKOK KEBIJAKAAN- KABIJAKAN YANG DI HASILKAN

Diangkatnya Maijen Soeharto menjadi Presiden RI.melalui ketetapan MPRS No.XXXIII/MORS/1967.12 Maret 1967.MPRS yang di ketahui oleh A.H.Nasution mencabut mandate atas kekuasaan Presiden Soekarno. Program kinerja dari Kabinet Ampera tercemin dalam Catur Karya antara lain:

1. Memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia, terutama dalam hal sandang dan pangan.

2. Menggelar pemilihan umum secepatnya hingga 5 Juli 1968, seperti setelah ditetapkan dalam TAP MPR No. XI / MPRS 1966.

3. Kembali meluruskan dan melaksanakan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sesuai dengan TAP MPRS No. XI MPRS 1966.

4. Meneruskan perjuangan untuk menolak Imperialisme dan Kolonialisme dalam berbagai bentuk.

Pemerintahan Orde Baru segera menyusun rencana untuk mempercepat lancarnya kinerja kabinet Ampera. Rencana tersebut antara lain :

1. Untuk memuwujudkan kehidupan politik yang lebih baik, pada 23 Mei 1970, disusun rencana pemilihan umum.

2. Kehidupan ekonomi segera direhabilitasi mengingat kondisi yang sangat memperhatikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi, hingga mencapai 650 %.

3. Menyusun dan melaksanakan pembangunan nasional.

Kebijakan sosial politik orde baru, dalam bidang politik salah satu langkah yang dilakukan oleh Seokarno adalah melakukan fusi partai politik. Praktik tersebut dilakukan pada tahun 1975, dengan berdasar pada UU No. 3 tahun 1975 menghasilkan komposisi sebagai berikut :

1. Kelompok Demokrasi Pembangunan ( 11 Januari 1973 ) kelompok ini terdiri atas partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, ikatan pendukung kemerdekaan dan Partai MURBA.

2. Kelompok Persatuan Pembangunan ( 5 Januari 1973 ) kelompok ini terdiri atas Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarikat Islam Indonesia dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia.

3. Kelompok Golongan Karya yang terdiri berbagai organisasi profesi, seperti Organisasi Buruh, Organisasi Pemuda, Organisasi Tani dan Nelayan, Organisasi Seniman dan Organisasi Masyarakat. Muncul pula berbagai organisasi profesi seperti Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia, Federasi Buruh Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dan Kabinet Nasional Pemuda Indonesia.

C. MENGUATNYA PERAN NEGARA PADA MASA ORDE BARU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK MASYARAKAT.

Sejak Orde Baru berkuasa telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, langkah yang dilakukannya adalah menciptakan stabilitas ekonomi politik. Tujuan perjuangannya adalah menegakkan tata kehidupan Negara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Kabinet yang pertama kali dibentuk adalah Kabinet AMPERA dengan tugas menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai pemasyarakatan untuk melaksanakan pembangunan Nasional yang disebut : DWI DARMA KABINET AMPERA. Adapun programnya antara lain :

1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan.

2. Melaksanakan Pemilu.

3. Melaksanakan Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif.

4. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk. Keempat program ini disebut dengan Catur Karya Kabinet Ampera.

Ciri-ciri pokok Orde Baru :

1. Pemerintahan yang dictator tetapi aman dan damai.

2. Tindak korupsi merajalela.

3. Tidak ada kebebasan berpendapat.

4. Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup.

5. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat.

6. Ikut sertanya militer dalam pemerintahan.

7. Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin.

OTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN BARU

SESUAI dengan janji politiknya tentang ‘perubahan’ tampaknya salah satu tugas berat yang dihadapi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) adalah bagaimana membangun Indonesia menjadi lebih ‘adil dan demokratis’.
Tugas berat ini kiranya pula berkenaan dengan konteks otonomi daerah (otoda) yang diterapkan sejak Januari 2001. Dalam konteks ini, pembangunan otoda yang lebih ‘adil dan demokratis’ bisa diterjemahkan sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan otonomi dan desentralisasi, yang esensinya dimaksudkan untuk memperjuangkan keadilan dan mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal.
Selama era Orde Baru ketidakadilan dan ketidak demokratisan Indonesia yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah telah mendorong munculnya tuntutan masyarakat tentang otonomi daerah. Kuatnya desakan daerah tentang hal ini telah melahirkan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Sulit dipungkiri bahwa kelahiran kedua UU tersebut tidak dapat dilepaskan dari Gerakan Reformasi 1998 yang menghasilkan keterbukaan politik di seluruh wilayah Nusantara. Berbeda dengan era Orde Baru, dewasa ini secara relatif masyarakat telah dapat menikmati kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat.
Kebebasan ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan (urban), tetapi juga oleh masyarakat pedesaan (rural) di berbagai daerah. Di tengah euforia politik semacam ini bisa dipahami munculnya kebangkitan politik lokal yang ditandai oleh mobilisasi di tingkat grassroot.
Setidaknya ada dua faktor yang mendorong terjadinya repolitisasi masyarakat lokal. Yang pertama adalah adanya demokratisasi melalui kebebasan menyatakan pendapat dan berasosiasi serta berkembangnya masyarakat madani (civil society) di tingkat grassroot, sedangkan yang kedua adalah lahirnya kebijakan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan otonomi dan desentralisasi yang memberi keleluasaan pemerintah daerah, rakyat diharapkan tergerak untuk menggunakan hak demokrasinya atas masalah-masalah publik. Termasuk dalam hal ini adalah terbukanya ruang bagi rakyat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah.
Dengan kebijakan yang berdiri di atas kebutuhan masyarakat lokal, kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong perkembangan politik yang lebih menarik di tingkat lokal.
***
Kebangkitan politik lokal
Secara teoretis, kebijakan desentralisasi acap kali digambarkan sebagai suatu prasyarat bagi demokrasi lokal (Manor, 1999; Blair, 2000). Perubahan kekuasaan dan resources dari pusat ke pemerintah lokal berpotensi mempromosikan demokratisasi yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang aspiratif dan bertanggung jawab.
Dengan mengedepankan pembuatan kebijakan yang berasal dari bawah, masyarakat lokal dapat berhubungan dengan penguasa dan terlibat dalam membuat kebijakan lokal, dalam melobi kepentingan mereka, dan dalam membangun jaringan yang berkenaan dengan masalah-masalah lokal.
Implementasi tiga undang-undang politik tentang pemilu, partai politik (parpol), dan susunan dan kedudukan (susduk) MPR, DPR, dan DPRD mempunyai arti penting bagi peningkatan pemberdayaan politik masyarakat. UU parpol, misalnya, secara relatif mampu memberdayakan masyarakat secara politik melalui wadah partai politik yang majemuk, bertanggung jawab, otonom, dan bebas dari pembinaan pemerintah dan birokrasi, baik di tingkat kota maupun pedesaan.
UU pemilu telah memberdayakan masyarakat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara itu, UU Susduk secara relatif telah memberdayakan wakil rakyat untuk menentukan bentuk dan arah kebijakan publik baik di pusat maupun di daerah, dan untuk menentukan penyelenggara pemerintahan di pusat dan di daerah.
Ketiga UU tersebut memberikan jaminan saluran aspirasi politik, media partisipasi politik, dan saluran mekanisme legitimasi kewenangan pemerintah tingkat lokal. Implikasi ketiga UU politik ini pada politik lokal adalah bahwa ruang publik dan wadah untuk melakukan aktivitas politik menjadi semakin luas; aktor politik lokal makin bertambah banyak dan beragam; kompetisi politik di antara para aktor lokal cenderung makin tinggi; dan proses politik lokal cenderung berpindah dari arena eksekutif dan birokrasi ke arena publik.
Bila ketiga UU politik tersebut di atas mengatur politik secara nasional, UU No 22/1999 dan No 25/1999 secara khusus mengatur politik nasional dan politik lokal. Kedua UU ini pada dasarnya memperluas lingkup wacana publik masyarakat lokal, khususnya para aktor politik lokal, untuk memprakarsai suatu gagasan, membicarakan, memutuskan dan melaksanakan serta membiayai keputusan politik bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Lingkup politik lokal menurut UU No 22/1999 ini dirumuskan dalam bentuk kewenangan yang diberikan kepada kabupaten dan kota. Dalam hal ini kewenangan kabupaten dan kota dibagi menjadi dua kategori: 11 kewenangan wajib dan kewenangan pilihan di luar kewenangan pusat dan provinsi. Dengan demikian para aktor politik lokal dapat mengembangkan politik mereka secara otonom dalam bidang kewenangan dan urusan tersebut. Termasuk dalam hal ini kewenangan dan urusan desa yang merupakan otonomi asli berdasarkan hukum adat dan tradisi masyarakat adat tersebut.
UU No 22/1999 sebagai pengganti UU No 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No 5/1979 tentang Pemerintahan Desa akan memperkuat politik lokal karena UU ini menetapkan ruang lingkup politik lokal yang semakin luas. Kalau ketiga UU (pemilu, parpol, dan susduk) tersebut di atas menjamin pluralisme pelaku politik dan pelembagaannya di tingkat lokal, UU No 22/1999 memberikan jaminan kelembagaan, substansi dan lingkup kewenangan politik lokal.
Selain memuat tugas dan kewenangan DPRD sebagaimana diatur dalam UU Susduk, UU No 22/1999 juga menegaskan sejumlah kewenangan DPRD, yaitu menominasi, mencalonkan dan memilih bupati/wakil bupati tanpa konsultasi dengan gubernur atau mendagri; meminta pertanggungjawaban kepala daerah dan sekaligus memberikan hak untuk memberhentikannya bila 2/3 anggota Dewan tidak dapat menerima pertanggungjawaban kepala daerah.
Butir-butir penting tentang pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi sebagaimana diuraikan di atas tampaknya luput dari pengamatan, visi dan misi SBY-JK. Bahkan visi dan misi yang disampaikannya juga belum mengapresiasi penguatan politik lokal dalam konteks otonomi daerah.
Apresiasi ini penting karena peran kekuatan masyarakat lokal dan politik lokal ini akan signifikan sekali dalam era otonomi daerah, khususnya untuk politik Indonesia ke depan. Masalahnya, karena ini merupakan konsekuensi logis pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi yang membuat barometer politik Indonesia tak hanya didominasi oleh Jakarta, tapi juga oleh perkembangan politik di daerah-daerah. Konsekuensi ini merupakan esensi desentralisasi dan otonomi daerah yang didambakan daerah selama ini.
Selain merupakan salah satu penentu berhasil tidaknya otonomi daerah, hubungan pusat-daerah juga merupakan salah satu komponen utama fondasi yang menopang keberadaan desentralisasi dan otonomi daerah. Faktor penting yang memengaruhi hubungan tersebut adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang acap kali mencerminkan ketegangan antara mereka yang mendukung ‘pembagian kekuasaan’ dan yang ‘menekankan peranan politik pemerintah daerah’.
Subsidi daerah otonom yang diberikan pemerintah pusat sebagian besar digunakan untuk membayar pegawai. Adanya subsidi pusat yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dapat dikatakan masih mencerminkan kuatnya dominasi pusat dalam konteks hubungan keuangan yang melanggengkan ketergantungan daerah ke pusat.
Juga, keberadaan otoda (otonomi luas, otonomi terbatas, atau otonomi khusus) ditentukan oleh seberapa besar ruang lingkup wewenang yang dimiliki. Secara legal formal pengaturan tentang hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dituangkan dalam pasal 7 (1) UU No 22/1999 dan PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
Dalam kenyataannya pengelolaan hubungan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU dan PP tersebut tidak menjamin hubungan yang seimbang antara pusat-daerah. Tak jarang konflik atau benturan terjadi baik antara pusat-daerah maupun antara provinsi-kabupaten/kota dan antardaerah itu sendiri. Berkaitan dengan itu, pasal 7 (1) UU No 22/1999 acap kali dikritisi sebagai cermin keinginan pemerintah pusat untuk tetap melestarikan sentralisasi kekuasaannya.
Untuk mengatasi munculnya tarik-menarik kewenangan antara pusat-daerah, kiranya perlu dilakukan revisi terhadap pasal-pasal yang sarat dengan standar ganda pemerintah pusat dan memperbaiki kinerja desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini penting dan mendesak untuk dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pemerintahan baru agar bisa dihasilkan kinerja otonomi yang dapat memperkuat harmoni antarkelompok masyarakat, antardaerah, dan hubungan antara pusat dan daerah.
Kurangnya perhatian pada besarnya kendala dalam melaksanakan otonomi dan desentralisasi dikhawatirkan akan berimplikasi pada kegagalan otonomi daerah yang memungkinkan bisa menyuburkan separatisme di beberapa daerah.
Revitalisasi
Usulan SBY-JK untuk menyempurnakan UU No 22/1999 dan UU No 25/1999 merupakan langkah yang tepat. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan programnya untuk menciptakan otonomi daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan.
Masalahnya, program penyempurnaan ini bukanlah masalah yang mudah meskipun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Kendala besar yang dihadapi oleh pemerintah selama ini sebenarnya berasal dari dirinya sendiri.
Kendala itu muncul ketika pemerintah harus melaksanakan perimbangan keuangan pusat-daerah, dan yang berkaitan dengan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah pusat acap kali kurang memiliki political will untuk melaksanakan secara konsisten masalah dana perimbangan tersebut. Tak jarang dana hasil perimbangan ini tersendat penyalurannya ke daerah. Ini dirasakan sebagai masih kuatnya dominasi pusat terhadap daerah.
Dalam konteks perlunya political will dan konsistensi pemerintah tersebut, janji SBY-JK untuk menyempurnakan seluruh peraturan pusat dan daerah dan mendorong peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah untuk revitalisasi otonomi daerah, bisa jadi menghadapi kenyataan lain. Hal ini dikarenakan sejak 29 September 2004 RUU tentang perubahan atas UU No 22/1999 telah disahkan oleh DPR. Ini membuat dilema tersendiri bagi pemerintahan SBY, yakni menerimanya atau segera melakukan revisi.
Salah satu perubahan penting hasil revisi yang disahkan oleh DPR periode 1999-2004 adalah berkenaan dengan pemilihan pimpinan daerah (pilkada) langsung. Tertutupnya kemungkinan munculnya calon independen dalam pilkada telah memberikan kesan diskriminatif dan tidak demokratis.
Beberapa isu di atas akan menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah bagi pemimpin baru SBY-JK. Untuk mengatasi hal itu, seyogianya pemerintah memberikan prioritas pembenahan otonomi daerah dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberadaan ‘pluralitas lokal’ agar masalah otonomi tidak sampai terbengkalai
Jika Globalisasi dan Desentralisasi Jadi Kata Kunci
GLOBALISASI dan desentralisasi merupakan dua isu utama yang memengaruhi tatanan sistem perdagangan, baik dalam kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain.
Era globalisasi menuntut setiap pelaku ekonomi untuk meningkatkan kemampuan bersaing, baik dalam memproduksi, memasarkan, maupun menerobos pasar yang batas-batasnya semakin tidak jelas, serta dalam suatu kerangka persaingan yang sangat kompetitif.
Demikian pula era otonomi daerah harus selaras dengan kecenderungan era globalisasi. Otonomi daerah tidak boleh paradoks dengan kecenderungan globalisasi, apabila sistem ekonomi Indonesia ingin selamat dari terpaan globalisasi ekonomi dunia.
Dalam perjalanannya, penerapan otonomi daerah belum seiring dengan semangat yang terkandung dalam UU No 22/1999. Hal ini tercermin dengan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah karena munculnya perda-perda berupa pajak dan retribusi yang menimbulkan biaya tinggi sehingga mengurangi daya saing.
Implementasi kebijakan otonomi daerah dalam rangka menjawab tuntutan local dan desakan kecenderungan arus global, perlu dicermati mengingat kondisi masa transisi yang labil dan potensi konflik horizontal dapat menjadi kerusuhan massal dan perpecahan bangsa. Masa transisi yang labil memerlukan rekonsiliasi elit yang diikuti dengan pemulihan ekonomi dan politik sampai tingkat local. Kekhawatiran tersebut mengingat selama ini kita tidak terbiasa berbeda pendapat dan beragumen secara baik, yang sering kita alami adalah realitas perbedaan pendapatan dan arogansi kekuasaan.
Oleh karena itu, tujuan dan fokus dari kebijakan perdagangan adalah bagaimana membangun daya saing berkelanjutan dari produk-produk Indonesia di pasar internasional yang dilandasi oleh kompetensi inti yang didukung oleh seluruh potensi yang dimiliki bangsa Indonesia secara tersinergi baik sektoral maupun dengan seluruh kabupaten/kota.
Pada era perdagangan bebas, kebijakan perdagangan lebih difokuskan pada penurunan tarif bea masuk dan penghapusan nontarif. Kebijakan perdagangan ini dimulai dengan diberlakukannya AFTA pada 2002 yang dicetuskan pada 1992 serta deklarasi pimpinan APEC pada 1994. Kebijakan tersebut tertuang dalam paket-paket deregulasi yang berisikan penurunan tarif impor dan penghapusan hambatan nontarif.
Kebijakan perdagangan pada masa krisis, banyak dipengaruhi oleh kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) atau disebut letter of intent (LoI), yang membawa arah pada mekanisme pasar yang diharapkan mampu membawa perdagangan lebih efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Dengan terus membaiknya kondisi perekonomian secara makro kebijakan perdagangan difokuskan kepada Kebijakan Exit Program Pasca LoI IMF, dan kebijakan penguasaan pasar yang adil.
Kecenderungan bisnis global membawa beberapa hal baru seperti keterkaitan secara global, liberalisasi perdagangan dan blok perdagangan, transnasionalisasi informasi, perkembangan teknologi yang cepat, meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai universal, serta munculnya isu baru di bidang perdagangan.
Adapun, kemunculan hal-hal di atas, dapat menjadi peluang sepanjang mampu menyesuaikan diri, namun bagi yang tidak siap akan sebaliknya yaitu menjadi ancaman.
Sayangnya, di saat Indonesia harus dihadapkan pada suasana persaingan yang semakin keras sebagai dampak globalisasi tersebut, ternyata peringkat daya saing Indonesia di pasar internasional terus merosot sebagaimana yang dinyatakan oleh World Economic Forum (WEF).
Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan sektor perdagangan di Indonesia semakin rumit karena di saat daya saing merosot dan investasi sangat rendah ternyata banyak produk impor masuk secara ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri, sehingga posisi produk dalam negeri semakin terjepit.
Tidak heran, Menperindag melakukan serangkaian tata niaga seperti gula, beras dan garam sebagai upaya untuk menghadapi serbuan produk dari asing yang berujung pada kerugian petani. Apesnya lagi, Deperindag dan aparat Bea Cukai kemudian harus kebobolan ratusan ribu ton gula ilegal yang merembes lewat jaringan organisasi yang cukup kuat.
Keadaan semakin dipersulit akibat sistem distribusi yang belum efisien yang ditandai dengan tingginya rasio biaya logistik terhadap nilai tambah, kurang mampunya para eksportir untuk menembus negara tujuan ekspor secara langsung, rendahnya kemampuan para eksportir dalam melakukan market intelligence, promosi, kerja sama (aliansi) dengan mitra internasional, serta bermunculannya standar teknis perdagangan (technical barrier to trade) dan ketentuan mengenai kesehatan, keamanan, keselamatan. Kesemua itu menambah beban serta mempersulit produk-produk Indonesia untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional.
Untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut di atas, maka strategi pengembangan perdagangan akan dilakukan dengan pendekatan terintegrasi dan efisien, melalui pengelolaan permintaan (demand management), serta pemanfaatan secara optimal pengelolaan sumber daya produktif (resource management).
Strategi ini akan didukung oleh pengelolaan jaringan (networking management) yang efisien dan efektif, pengembangan instrumen perdagangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta pembangunan infrastruktur fisik maupun nonfisik yang menunjang.
Dalam rangka mengimplementasikan strategi yang dimaksud, sasaran pembangunan sektor perdagangan dalam negeri untuk jangka menengah adalah membangun sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif dengan pendekatan supply chain (komoditi strategis), pengamanan pasar dalam negeri, pemberdayaan produksi dalam negeri, peningkatan peran kelembagaan, dan peningkatan sarana serta instrumen perdagangan.
Untuk jangka panjang yang akan dilakukan yaitu meningkatkan perdagangan jasa di dalam negeri yang bersaing di pasar internasional, serta membangun merek dagang nasional yang dapat menerobos pasar internasional.
Dalam periode 2001-2004 komoditi utama ekspor nonmigas adalah elektronika, testik dan TPT, minyak nabati, kayu olahan, pulp dan kertas, karet olahan dan pengolahan ikan.
Nilai ekspor komoditi tersebut pada 2003 elektronika S$9,3 miliar, tekstil dan produk tekstil (TPT) US$7,3 miliar, minyak nabati US$3,2 miliar, pulp dan kertas US$2,8 miliar, pengolahan karet US$2 miliar, pengolahan ikan US$1,5 miliar, produk kimia dasar US$2,6 miliar, kulit dan alas kaki US$1,4 miliar serta besi baja dan mesin otomotif US$1,5 miliar.
Pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah komoditi minyak nabati/hewani 57,2%, karet olahan 28,4%, besi baja dan mesin otomotif 11,1%, produk kimia dasar 10,7% serta kertas dan barang-barang dari kertas 4,4%.
Berbasis lokal
Sektor Industri di tangan Deperindag cenderung mengutamakan industri berbasis lokal seperti perkapalan, otomotif, serta agrobisnis.
Untuk mendukung produk industri berbasis agro, pokok-pokok rencana aksi jangka menengah yang akan dilakukan adalah memfasilitasi dunia usaha untuk melakukan promosi ekspor, mendapatkan pendanaan melalui skema resi gudang dengan agunan komoditas, memberikan kepastian kualitas, kuantitas dan harga dengan menggunakan sarana pasar lelang komoditas agro.
Sedangkan untuk industri alat angkut, pokok-pokok rencana aksi yang akan dilakukan yaitu mengembangkan bursa komponen buatan dalam negeri dan kerja sama dengan luar negeri dalam penetrasi pasar.
Untuk industri telematika pokok-pokok rencana aksi yang akan dilakukan adalah memfasilitasi pembangunan industri telematika di sentra-sentra produksi; membantu jaringan distribusi telematika di pasar lokal; dan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.
Pokok-pokok rencana aksi jangka menengah yang akan dilakukan untuk mendukung pemasaran produk industri manufaktur adalah penerapan SNI wajib; kesesuaian dengan parameter pengawasan (label dan standar); promosi ekspor melalui pameran di dalam dan di luar negeri.
Sedangkan pokok rencana aksi untuk mendukung pemasaran produk industri komponen dan barang modal yaitu mengembangkan pasar ekspor; meningkatkan penggunaan produk buatan lokal sesuai Keppres 80/2003; peningkatan promosi penggunaan produksi dalam negeri; serta promosi ekspor melalui pameran luar negeri, dan dalam negeri.
Pokok-pokok rencana aksi yang akan dilakukan dalam jangka menengah untuk mendukung pemasaran produk industri kecil menengah adalah memberikan informasi dan fasilitasi promosi/pameran luar negeri; pendirian outlet-outlet dalam rangka promosi dan peningkatan pemasaran UKM; fasilitasi kerja sama bilateral dalam rangka peningkatan pemasaran ke negara tujuan ekspor; pengembangan pasar spesifik; serta memfasilitasi informasi dan promosi/pameran di dalam negeri.
Selain itu, untuk mendukung pemasaran produk kelautan prioritas, maka pokok-pokok rencana aksi yang akan dilakukan dalam jangka menengah adalah menyediakan fasilitasi sarana distribusi, cold storage, cool box dan pabrik es mini, pengawasan standar impor; dan promosi produksi olahan.
Untuk mencapai target peningkatan perdagangan dalam negeri, pokok-pokok rencana jangka menengah adalah membangun sistem distribusi yang efisien dan efektif; menyempurnakan perangkat peraturan dan mendorong pelaku usaha/asosiasi untuk membentuk lembaga sertifikasi dan akreditasi tenaga jasa profesi; membangun proyek percontohan sistem distribusi yang efisien dan efektif dengan pendekatan supply chain.
Di samping itu diperlukan pembentukan kelembagaan perlindungan konsumen; menyusun sistem pengawasan barang beredar dan jasa; melakukan kampanye, promosi, dan sosialisasi penggunaan produksi dalam negeri.

Upaya lainnya, membangun sarana perdagangan yang dapat mempromosikan hasil produksi wilayah perbatasan; membangun basis-basis produksi sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan negara tetangga; penataan kembali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan UU-Metrologi Legal; membentuk kelembagaan pengelola sentra dana berjangka dan penasihat; serta membangun pasar lelang regional.

TEORI KETERGANTUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH

A. Teori ketergantungan
Para Pendahulu teori ketergantungan berpendapat adanya perdebatan antara imperialisme dan kolonialisme yang berupaya memecahkan pertanyaan mengenai faktor yang menyebabkan ekspansi negara Eropa ke negara-negara Asia dan Afrika.
Kelompok teori yang pertama yaitu teori God dalam teori ini diungkapkan bahwa awal ekspansi negara Eropa adalah keinginan mereka untuk menyebarluaskan agama mereka kepada peradaban-peradaban yang mereka anggap masih bar-bar. Dengan demikian mereka akan mendapat pahala dari agamanya karena berhasil membantu orang lain terbebas dari dosa dan siksa neraka.
Teori kedua adalah kelompok teori Glory. Teori ini berpendapat bahwa orang Eropa melakukan ekspansi atau imperialisme karena kehausan mereka akan kekuasaan dan kebesaran. Tokoh utamanya adalah J.A Schumpeter yang mengatakan bahwa dorongan utama dari imperialisme dan kolonialisme adalah kehausan akan kekuasaan, karena tidak jarang dari negara-negara imperialisme mengalami kerugian  dari segi ekonomi akibat ekspansi yang mereka lakukan. Imperialisme adalah manifestasi insting agresifisme pada diri manusia. Kecenderungan tanpa obyek yang jelas dari suatu negara untuk melakukan ekspansi, tetapi teori ini mendapat banyak kritik terutama disampaikan oleh Greene yang mengungkapkan bahwa dari fakta, orang-orang berperang untuk menguasai padang rumput yang lebih luas atau lahan yang lebih subur. Hal ini berarti definisi yang dikemukakan Schumpeter mengenai kecenderungan orang berperang semata-mata karena insting mereka untuk berperang tanpa obyek yang hendak di capai terpatahkan.
Kelompok teori berikutnya adalah teori Gold yang pada intinya menyampaikan bahwa imperialisme dan kolonialisme di dorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tokoh  utama teori ini dipelopori oleh Hobson yang mengemukakan bahwa negara-negara maju terdorong untuk melakukan imperialisme dan kolonialisme karena usahanya untuk mencari pasar baru dan lahan investasi yang lebih menguntungkan.  Menurut Hobson, cara mengatasi imperialisme adalah melalui pembaharuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan standar konsumsi pribadi  dan konsumsi masyarakat  supaya dapat tetap mempertahankan standar konsumsinya untuk menyerap hasil-hasil produksinya.
Menurut Lenin, tujuan utama kapitalisme adalah untuk  memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya sehingga dua cara yang dilakukan agar kapitalisme dapat terus bertahan adalah dengan cara menaikkan produksi dalam negeri, menurunkan harga barang, dan menaikkan upah buruh. Tetapi keuntungan yang diperoleh akan berkurang dan alternatif kedua adalah pergi ke luar negeri dan menjajah negeri tersebut dengan demikian keuntungan yang diperoleh  semakin besar.
Berbeda dengan pendapat Marx, Paul Baron berpendapat bahwa sentuhan atau uluran tangan negara maju  terhadap negara berkembang bukan membantu negara bersangkutan untuk maju, melainkan akan semakin menghambat kemajuan negara yang bersangkutan bahkan yang terjadi adalah penyusutan modal di negara-negara berkembang. Negara-nagara berkembang terus mempertahankan  sistem pertaniannya dan hasilnya diperuntukkan untuk memperoleh barang-barang industri sehingga modal yang semula diberikan kembali terkumpul pada negara-negara maju.
Menurut Baron, kapitalisme di negara-negara maju berkembang akibat :
1.         Meningkatnya industri yang diikuti tercabutnya masyarakat petani dari pedesaan.
2.         Meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja yang mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta.
3.         Mengumpulkan harta dari tangan para pedagang dan tuan tanah.
Berbicara mengenai teori ketergantungan lebih lanjut, Theonio Dos Santos memberikan definisi yang pada intinya menyatakan bahwa yang dimaksud ketergantungan   adalah suatu keadaan dimana kehidupan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari negara-negara lain dimana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibatnya.
Dua pandangan pokok dari teori ketergantungan adalah negara-negara pinggiran yang pada kapitalis mempunyai dinamika sendiri, bila tidak disentuh oleh negara-negara kapitalis maju, akan berkembang secara mandiri dan justru karena sentuhan oleh negara-negara kapitalis maju ini, maka pertumbuhan negara pinggiran menjadi terhambat. Oleh para penganut paham liberal, hubungan antara negara-negara berkembang membutuhkan barang-barang industri untuk pembangunan dan negara-negara pusat membutuhkan bahan baku untuk industrinya, tetapi derajat ketergantungan antara keduanya berbeda. Hubungannya dapat di analogikan hubungan antara buruh dan majikan. Perubahan yang terjadi pada negara pinggiran sementara perubahan yang terjadi di negara pinggiran tidak terlalu berpengaruh terhadap negara pusat.
Gejala ketergantungan dianalisis dengan pendekatan keseluruhnya yang memberi tekanan pada sistem dunia. Ketergantungan adalah akibat proses kapitalisme global, dimana negara-negara pinggiran kebagian peran sebagai “pelengkap penyerta” saja. Keseluruhan dinamika dan mekanisme kapitalisme dunialah yang menjadi perhatian pendekatan ini. Kasus negara-negara yang ada hanya merupakan bagian dari keseluruhan dinamika ini, yang tidak banyak menentukan. Andre Gunder Frank, misalnya merupakan wakil dari pendekatan ini.
Sebagian pengikut teori ketergantungan beranggapan bahwa faktor eksternallah yang lebih penting. Tentu saja ini tidak berarti bahwa faktor internal tidak berperan. Tetapi faktor eksternal lebih ditekankan, seperti misalnya pada tulisan-tulisan Frank. Dos Santos secara lebih lanjut berbicara tentang faktor eksternal yang mempengaruhi (conditioning) proses pembangunan di negara-negara pinggiran bukan menentukan (determining). Memang dia tidak menekankan pentingnya pengaruh dari luar, meskipun tidak mutlak menentukan. Artinya, faktor-faktor internal pun punya peran.
Teori ketergantungan dimulai sebagai masalah ekonomi, dan baru kemudian berkembang menjadi analisis sosial politik, dimana analisis ekonomi hanya merupakan bagian dari pendekatan yang multi dan interdisipliner ini.
Pemikiran tentang teori ketergantungan yang menekankan analisis sosiopolitik, terutama menekankan pembahasan tentang analisis klas, kelompok-kelompok sosial, dan peran pemerintah di negara-negara pinggiran.
Penganut Marxis klasik melihat perkembangan sejarah sebagai sesuatu yang deterministik. Masyarakat misalnya pasti akan berkembang sesuai dengan tahapannya ; dari feodalisme ke kapitalisme, dan daru kemudian sampai pada sosialisme. Karena itu, ketika teori ketergantungan berkembang di Amerika Latin, banyak pemikir Marxis beranggapan bahwa mereka harus menciptakan kapitalisme dulu (karena mereka beranggapan bahwa masyarakat Amerika Latin masih feudal), sebelum mengubahnya menjadi negara sosialis.
Penganut neo-Marxis seperti Frank kemudian mengubahnya melalui Teori Ketergantungan. Menurut dia, masyarakat Amerika Latin bukan feodal, melainkan sudah kapitalistik. Tetapi, berbeda dengan kapitalisme di negara-negara pusat, nasib kapitalisme di negara-negara pinggiran adalah keterbelakangan. Karena itu, perlu diubah menjadi negara sosialis, melalui sebuah revolusi. Kita tidak bisa menunggu sampai negara-negara pinggiran ini mengembangkan kapitalisme seperti di Eropa, karena hal ini tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Frank menjadi penganut  teori voluntaristik. Demikian juga para penganut Teori Ketergantungan  yang  lain, yang menolak  teori tahapan yang deterministik dari para  penganut teori Marxis klasik.
B. Implikasinya Terhadap Pembangunan Daerah
GLOBALISASI dan desentralisasi merupakan dua isu utama yang memengaruhi tatanan sistem perdagangan, baik dalam kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain.
Era globalisasi menuntut setiap pelaku ekonomi untuk meningkatkan kemampuan bersaing, baik dalam memproduksi, memasarkan, maupun menerobos pasar yang batas-batasnya semakin tidak jelas, serta dalam suatu kerangka persaingan yang sangat kompetitif.
Dalam era pembangunan saat ini, bangsa indonesia dituntut untuk berkompetitif dan siap bersaing serta mampu mandiri tanpa harus  tergantung pada negara-negara maju. Sebab itu perlunya kesadaran akan hal tersebut, negara harus lebih menekankan pembangunan yang menitip beratkan pada pembangunan daerah sebagai basis utama dalam menghadapi perkembangan globalisasi.
 Tugas berat ini kiranya pula berkenaan dengan konteks otonomi daerah (otoda) yang diterapkan sejak Januari 2001. Dalam konteks ini, pembangunan otoda yang lebih ‘adil dan demokratis’ bisa diterjemahkan sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan otonomi dan desentralisasi, yang esensinya dimaksudkan untuk memperjuangkan keadilan dan mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal.
Demikian pula era otonomi daerah harus selaras dengan kecenderungan era globalisasi. pemerintahan daerah tidak boleh paradoks dengan kecenderungan globalisasi, apabila sistem ekonomi Indonesia ingin selamat dari terpaan globalisasi ekonomi dunia.
Implementasi kebijakan otonomi daerah dalam rangka menjawab tuntutan local dan desakan kecenderungan arus global, perlu dicermati mengingat kondisi masa transisi yang labil dan potensi konflik horizontal dapat menjadi kerusuhan massal dan perpecahan bangsa. Masa transisi yang labil memerlukan rekonsiliasi elit yang diikuti dengan pemulihan ekonomi dan politik sampai tingkat local. Kekhawatiran tersebut mengingat selama ini kita tidak terbiasa berbeda pendapat dan beragumen secara baik, yang sering kita alami adalah realitas perbedaan pendapatan dan arogansi kekuasaan.
Tuntutan masyarakat di sejumlah propinsi untuk merdeka dan sebagian mengusulkan diberlakukannya system federal serta sebagian besar lainnya menginginkan otonomi seluas-luasnya, merupakan reaksi dari system sentralitas yang berlebihan dan eksploitasi oleh pusat di bawah rezim otoriter Orde Baru. Sementara itu muncul tuntutan masyarakat global untuk mendorong proses pembangunan dan berkelanjutan, melalui sejumlah instrumen ekonomi perdagangan, bantuan luar negeri dan kerjasama social budaya.
Selama ini rezim orde baru memilih strategi pembangunan lewat modernisasi yang meletakkan pemerintah pusat sebagai penentu, sector industri dan kota menjadi lebih berperan dibanding sektor pertanian dan desa. Model pembangunan sentralistik ini cenderung ingin menyeragamkan prosedur dan standar program dan proyek pembangunan, yang direncanakan di pusat bagi pelaksanaan di seluruh daerah.
Pemerintah pusat begitu dominan, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksanan dari kehendak pusat. Sebagai implikasi dari system pemerintahan sentralistik ini, menyebabkan pemerintah daerah kehilangan  otoritas terhadap pengelolaan sumberdaya lokalnya dan pengembangan kepentingan daerahnya. Aparat daerah menjadi tidak tanggap dan kreatif terhadap aspirasi dan dinamika masyarakatnya, karena pada hakekatnya pemerintah daerah adalah kepanjangan dari kepentingan pusat di daerah. Maka istilah yang cocok dibawah system sentralistik adalah “Pembangunan di Daerah”, sedangkan semangat yang ingin dikembangkan oleh system desentralisasi adalah proses pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan karakteristik wilayah yang terwujud sebagai “Pembangunan Daerah”.
Perubahan model pembangunan dalam rezim sentralistik menuju desentralisasi bukan merupakan proses yang mudah. Perubahan tersebut merupakan serangkaian perubahan sikap mental aparat birokrasi, reformasi kelembagaan dan mekanisme hubungan pusat-daerah, pengaturan pemanfaatan atau eksploitasi sumberdaya alam, peningkatan keuangan daerah berupa penggalian sumberdana dan alokasi anggaran pembangunan, penguatan aparat baik  dalam bentuk pendidikan maupun mobilisasi aparat pusat ke daerah.
Oleh karena itu, tujuan dan fokus dari kebijakan otonomi daerah dalam rangka menghadapi tuntutan global adalah bagaimana membangun daya saing berkelanjutan dari produk-produk Indonesia di pasar internasional yang dilandasi oleh kompetensi inti yang didukung oleh seluruh potensi yang dimiliki bangsa Indonesia secara tersinergi baik sektoral maupun dengan seluruh kabupaten/kota.
Kecenderungan bisnis global membawa beberapa hal baru seperti keterkaitan secara global, liberalisasi perdagangan dan blok perdagangan, transnasionalisasi informasi, perkembangan teknologi yang cepat, meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai universal, serta munculnya isu baru di bidang perdagangan. Adapun, kemunculan hal-hal di atas banyak diprakarsai oleh negara-negara maju atau negara-negara kapitalis yang  dapat menjadi peluang sepanjang mampu menyesuaikan diri, namun bagi yang tidak siap akan sebaliknya yaitu menjadi ancaman. Sayangnya, di saat Indonesia harus dihadapkan pada suasana persaingan yang semakin keras sebagai dampak globalisasi tersebut, ternyata peringkat daya saing Indonesia di pasar internasional terus merosot sebagaimana yang dinyatakan oleh World Economic Forum (WEF).
Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan sektor perdagangan di Indonesia semakin rumit karena di saat daya saing merosot dan investasi sangat rendah ternyata banyak produk impor masuk secara ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri, sehingga posisi produk dalam negeri semakin terjepit. Tidak heran, Menperindag  melakukan serangkaian tata niaga seperti gula, beras dan garam sebagai upaya untuk menghadapi serbuan produk dari asing yang berujung pada kerugian petani. Apesnya lagi, Deperindag dan aparat Bea Cukai kemudian harus kebobolan ratusan ribu ton gula ilegal yang merembes lewat jaringan organisasi yang cukup kuat.
Dalam rangka mengimplementasikan strategi yang dimaksud, sasaran pembangunan sektor perdagangan dalam negeri untuk jangka menengah adalah membangun sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif dengan pendekatan supply chain (komoditi strategis), pengamanan pasar dalam negeri, pemberdayaan produksi dalam negeri, peningkatan peran kelembagaan, dan peningkatan sarana serta instrumen perdagangan.
Untuk jangka panjang yang akan dilakukan yaitu meningkatkan perdagangan jasa di dalam negeri yang bersaing di pasar internasional, serta membangun merek dagang nasional yang dapat menerobos pasar internasional.
Untuk dapat melaksanakan hal tersebut diatas maka solusi yang harus ditempuh dengan menerapkan reformasi yang menitip beratkan pada sektor pembangunan di daerah, agar konsep pembangunan dapat bersaing dengan negara-negara maju, dan untuk membendung negara-negara kapitalis dalam meronrong melalui perkembangan global dan krisis multidimensi yang dialami oleh negara indonesia.
Reformasi dapat membawa berkah tetapi sekaligus juga potensial membawa bencana dalam melewati proses pembangunan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Otonomi juga merupakan suatu proses  perubahan dimana partisipasi mestinya jauh lebih efektif, system manajemen pembangunan bisa lebih efisien, dan kemandirian dapat lebih kokoh. Prospek pengembangan otonomi secara teoritis, dapat menjawab berbagai masalah tersebut di atas yang intinya pada keadilan dan keberlanjutan. Ditengah pusaran arus reformasi dan situasi transisi, pertanyaan kritis harus dikemukakan, apakah otonomi akan membuahkan berkah dan manfaat ataukah justru akan menghadirkan dilema dan bencana disintegrasi?
Emansipasi dan partisipasi, merupakan dasar pengembangan demokrasi yang melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Rakyat memiliki kedaulatan atas sumberdaya wilayahnya, dapat memilih wakil-wakil di lembaga perwakilan daerah, menentukan siapa pemimpinnya, dan menyusun peraturan dan merencanakana pembangunannya. Otonomi ini menuntut kesiapan para birokrat di daerah dalam memfasilitasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di daerahnya. Harapan tersebut tentu menghadapi sejumlah kendala ditengah-tengah pergesekan kelompok kepentingan di daerah, mengakarnya penyakit kronis KKN, ketidaksiapan sejumlah aparat di daerah, dan kebiasaan main perintah dan main kekuasaan dalam meng-gol-kan kepentingan masing-masing.
Kesetaraan dan kemitraan, merupakan dasar bagi terbentuknya hubungan social yang adil dan terekatnya solidaritas “senasib, sepenanggungan” sebagai bangsa. Kesetaraan antar sesama, tidak membedakan suku dan agama serta etnis, berarti tidak menjadikan isu SARA sebagai komoditi konflik tetapi justru memanfaatkan perbedaan tersebut sebagai potensi untuk saling mengikat persaudaraan. “Diciptakan manusia secara bersuku-suku dan berbeda-beda, agar saling mengenal dan bersaudara”. Namun, kenyataannya manusia selalu ingin menang sendiri dan menganggap remeh orang lain. Tantangan yang sedang dihadapi bersama dalam proses otonomi adalah masyarakat sedang mengalami keretakan persaudaraan antar sesama, penurunan kepercayaan pada pemimpin dan pemeritahnya, kemerosotan moral dan kehilangan keteladanan.
Kompetisi dan Kompetensi,  merupakan daya untuk survival atau mempertahankan hidup bahkan merupakan dayadukung dan dayadorong untuk berprestasi. Masyarakat local harus mampu berkompetisi menghadapi para pendatang, demikian pula para pelaku otonomi kecil dan menengah di daerah harus mampu berkompetensi dengan mitra saingan besar. Tidak semua daerah memiliki sumberdaya alam yang dapat diandalkan, namun bukti menunjukkan bahwa pembangunan dapat bertumpu pada modal sumberdaya manusia dan sumberdaya budaya (ternasuk teknologi, dan sistem pengelolaan) yang mampu membuat suatu wilayah unggul dibandingkan yang lainnya.
Kemajemukan dan keberlanjutan, kemajemukan memang merupakan kodrat alam, maka agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan penghargaan atas kemajemukan. Kemajemukan menunjukkan banyak alternatif yang berarti setiap orang atau system atau kelompok dapat mengembangkan identitas dan cirikhas untuk dapat saling dipertukarkan. Pembangunan dearah yang merupakan wilayah kepulauan tidak dapat dikembangkan secara seragam seperti pendekatan dan pengelolaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Namun kita masih menghadapi cara berfikir kaum intelektual, cara mengatur kaum birokrat, cara berdagang pengusaha dan cara berperilaku politisi Indonesia yang berfaham “Persatuan dan Kesatuan”, padahal para leluhur kita merumuskan “Bhineka Tunggal Ika” sebagai perwujudan keragaman karakteristik wilayah dan kemajemukan sosial budaya masyarakat Indonesia.
Otonomi mengandung sejumlah azas yang penting untuk diwujudkan pada setiap prosesnya. Maka azas kemajemukan adalah jawaban bagi otonomi yang menuntut pertimbangan matang kondisi (potensi) dan keadaan (perkembangan) daerah masing-masing. Maka azas keberlanjutan harus pula menjadi acuan otonomi, tidak hanya mempertimbangkan keadilan antar daerah dan antar kelompok masyarakat saat ini, tetapi mempertimbangkan pula generasi mendatang. Maka ada baiknya kita memahami kata bijak berikut ini, “Bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi pinjaman dari anak cucu kita”.

Berdasar pada uraian di atas dalam melakukan pembangunan dan pengembangan wilayah tidak dapat hanya bertumpu pada satu atau dua faktor pengaruh tetapi berorientasi pada proses multidimensi yang mencakup penting dalam  struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga terkait. Karena pertumbuhan ekonomi semata tidak banyak dapat menyelesaikan persoalan yang kadang-kadang mempunyai akibat yang tidak menguntungkan.

Mencari Hubungan Pusat dan Daerah Yang Ideal

Perbincangan tentang hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah senantiasa selalu menjadi perdebatan panjang dinegara manapun didunia ini, baik pada negara-negara yang telah maju seperti Amerika Serikat dan Inggeris apalagi bagi negara yang baru berkembang dan sedang berusaha  mencari bentuk dan bereksprimen tentang bentuk  hubungan yang serasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat seperti Republik Indonesia ini.

Bentuk perdebatan tentang hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut selalu tidak lepas dari cara-cara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagi wewenang dan kekuasaan. Dalam literatur tentang pemerintahan sebenarnya hanya dikenal 2 cara yang menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu cara pertama dikenal dengan istilah “sentralisasi”, dimana segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara yang lain adalah dengan “desentralisasi” yang berkonotasi sebaliknya yaitu urusan, tugas dan wewenang pelaksanan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah tidak jelasnya pilihan yang dijatuhkan antara sentralisasi atau desentralisasi yang lebih dominan agar supaya secara konsisten prinsip tersebut dapat diterapkan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya yang menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaran pemerintahan di daerah juga tidak memberikan petunjuk jelas azas mana yang dipilih.

Dari hasil pembicaraan para pendiri bangsa dalam sidang-sidang BPUPKI nampaknya para pendiri bangsa lebih menyerahkan aspek teknis penyelengaraan  pemerintahan ini kepada rezim yang berkuasa, seperti yang terungkap dalam pidato Soepomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 “Sebagaimana telah diuraikan oleh yang terhormat tuan Moh. Hatta, serta dalam negara itu soal sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tergantung dari pada masa, tempat dan soal bersangkutan”

Bercermin dari perkembangan historis tersebut, nampaknya sudah menjadi tugas setiap pemerintahan baru untuk merancang bentuk-bentuk hubungan yang serasi antara pusat dan daerah di Indonesia dan hal ini tentu saja membawa dampak negatif berubah-ubahnya kebijakan tentang sentralisasi dan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan kemauan politik dan niat baik pemerintah pusat. Urusan-urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat diperluas atau dipersempit tergantung pada perkembangan politik dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebijakan Pemerintah Pusat yang notabene tidak sejalan dengan makna otonomi yang diharapkan

Jangan Terulang Lagi! Ini 4 Aksi Bom Bunuh Diri di Indonesia

Jakarta – Para personel polisi di Mapolresta Poso, Sulawesi Tengah, dikagetkan dengan aksi bom bunuh diri pagi tadi. Diduga, pelakunya adalah teroris. Aksi serupa juga pernah terjadi sebelumnya. Jangan terulang lagi. MUI dan sejumlah ormas Islam sudah mengharamkan aksi bom bunuh diri. Selain menimbulkan korban, apa yang dilakukan para teroris juga menimbulkan kerugian pada citra Indonesia di mata internasional. Karena itu, aksi bom bunuh diri jangan terulang lagi. Aparat harus menangkap aktor intelektual di balik insiden ini. Berikut empat aksi bom bunuh diri di Indonesia yang terjadi selama 5 tahun terakhir:

Jasad Pelaku Bom Bunuh Diri di Polres Poso Dievakuasi ke Palu

Jakarta – Polisi melakukan identifikasi terhadap pelaku bom bunuh diri di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Jasad pelaku yang tewas mengenaskan tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan pelaku diberangkatkan melalui jalur darat untuk menuju Palu, sekitar pukul 13.00 WITA. Selain itu, Mabes Polri langsung menerjunkan tim ahli DNA untuk mencari identitas pelaku bom bunuh diri.

“Proses pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara. Pengungkapan seperti ini sangat perlu, adalah untuk mengungkap jatidiri pelaku bom bunuh diri, agar jatidiri pelaku dapat diketahui sesegera mungkin,” kata Boy di Gedung Divisi Humas, Jalan Senjaya, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2013).

Pihak kepolisian baru mengetahui bahwa pelaku bom bunuh diri adalah tunggal. Dengan mengetahui identitas pelaku melalui uji DNA, maka pihak penyidik akan mengetahui pelaku lain yang terkait dengan aksi teror tersebut.

“Kita tidak tahu di belakangnya siapa, kapan, di mana mereka menyiapkan bom rakitan yang dibawa ini,” kata Boy.